Tugas ISD Minggu 4-5 Bag 2

- Dasar Hukum di Indonesia

 
1. Dasar hukum indonesia menganut kedaulatan rakyat :

         a. Alenia ke empat pembukaan UUD 1945 yang menyatakan “......Negara republik indonesia yang berkedaulatan rakyat.....”

            “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada perdamaian abadi, dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.”

                   Alinea tersebut menegaskan tujuan negara Indonesia, bentuk negara Indonesia, republik yang berkedaulatan rakyat dan dasar negara Indonesia. Salah satu pokok pikiran Pembukaan UUD 1945, yaitu   pokok pikiran ketiga mengatakan bahwa negara berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan.



      b. Sila keempat dari pancasila yaitu “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”

    c. Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 berbunyi “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang² dasar

           Pasal 1 ayat 1 berbunyi, “Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik”.  Ayat 2 berbunyi, “Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Pasal  ini menunjukkan      bahwa   dalam   negara  Indonesia,    rakyatlah   yang   berkuasa   menurut undang-undang dasar.      Kekuasaan   rakyat   sepenuhnya dipercayakan  kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri atas anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Hal ini berarti MPR, DPR, dan DPD memiliki kekuasaan legislatif yang sama.



2. Dasar hukum indonesia menganut teori kedaulatan hukum.
a. UUD 1945 pasal 1 ayat 3 "Negara indonesia adalah negara hukum"
b. UUD 1945 Pasal 27 ayat 1, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib mengunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"

- Pengertian Kedudukan dan Peran

a. Kedudukan
         Kedudukan dapat diartikan sebagai status ataupun posisi dimana sesuatu itu ditempatkan. Begitu juga dalam    kaitanya   dengan bahasa, kedudukan bahasa dapat diartikan  sebagai status bahasa sebagai sistem lambang nilai budaya yang dirumuskan atas dasar nilai sosial yang dihubungkan dengan bahasa yang bersangkutan.


b. Peran
              Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil (Fadli dalam Kozier Barbara, 2008).

      Jadi, Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu system.Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar   dan bersifat stabil.Peran adalah bentuk dari perilaku       yang diharapkan dari seesorang pada situasi sosial tertentu.   Peran adalah suatu pola sikap, nilai dan tujuan yang diharapkan dari seseorang yang berdasarkan  posisinya di masyarakat

- Kedudukan dan peran sebagai warganegara Indonesia

    a. Kedudukan Warga Negara dalam Negara

1. Dengan memiliki status sebagai warga negara , maka orang memiliki hubungan hukum dengan negara. Hubungan itu berwujud status, peran, hak dan kewajiban secara timbal balik.
2. Sebagai warga negara maka ia memiliki hubungan timbal balik yang sederajat dengan negaranya.
3. Secara teori, status warga negara meliputi status pasif, aktif, negatif dan positif.
4. Peran (role) warga negara juga meliputi peran yang pasif, aktif, negatif dan positif (Cholisin, 2000).

    b.  Peran Warga Negara

• Peran pasif adalah kepatuhan warga negara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
• Peran aktif merupakan aktivitas warga negara untuk terlibat (berpartisipasi) serta ambil bagian dalam kehidupan bernegara, terutama dalam mempengaruhi keputusan publik.
• Peran positif merupakan aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan hidup.
• Peran negatif merupakan aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan negara dalam persoalan pribadi.

Semoga Bermanfaat.....
by : AnugrahDS/11314444/1TA02


Sumber :
http://brainly.co.id/tugas/110459
(Diakses pada 03-11-2014, 05.45) 
http://aerikha.blogspot.com/
(Diakses pada 03-11-2014, 06.00) 
http://www.scribd.com/doc/39727097/Peran-Adalah-Seperangkat-Tingkah-Laku-Yang-Diharapkan-Oleh-Orang-Lain-Terhadap-Seseorang-Sesuai-Kedudukannya-Dalam-Suatu-System
(Diakses pada 03-11-2014, 06.15) 
http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2009/12/kedudukan-dan-peranan-setiap-warga-negara-dalam-negara-ri/
(Diakses pada 03-11-2014, 06.30)